Kantor Kesehatan Pelabuhan atau yang disingkat dengan KKP sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI di bidang karantina kesehatan dan pemberantasan penyakit menular mempunyai peran sebagai filter untuk menyaring keluar masuknya penyakit menular baik yang datang maupun yang keluar negeri. Berdasarkan Permenkes No 356/Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan KKP mempunyai tugas yang salah satunya adalah untuk melaksanakan surveilans epidemiologi.Posisi KKP sangat strategis yaitu berada di pintu masuk dan keluar dari Negara. Apabila surveilans epidemiologi berjalan dengan baik, maka fungsi tangkal penyakit menular akan berjalan normal.
Pemberlakuan IHR 2015 pada tanggal 15 Juni 2007 membawa konsekuensi penting kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk tidak hanya fokus terhadap penyakit pest, kolera dan demam kuning tetapi lebih luas yaitu terhadap semua masalah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). IHR 2005 mengamanatkan kepada setiap negara anggota WHO untuk meningkatkan core capacities dalam surveilans dan respons serta memperhatikan pengawasan di pintu masuk.
Berdasarkan Permenkes 2348 / Tahun 2011 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang memiliki 11 (sebelas) wilayah kerja yang berada di 5 kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau :
1.Pelabuhan laut Sri Bintan Pura Tanjungpinang (Kota Tanjungpinang)
2.Bandara Internasional RHF (Kota Tanjungpinang)
3.Pelabuhan laut Tanjung Uban (Kabupaten Bintan)
4.Pelabuhan laut Samudera Kijang (Kabupaten Bintan)
5.Pelabuhan laut wisata ”Bandar Bentan Telani” Lagoi (Kabupaten Bintan)
6.Pelabuhan laut kawasan industri ”Sri Udana” Lobam (Kabupaten Bintan)
7.Pelabuhan laut Tambelan (Kebupaten Bintan)
8.Pelabuhan Udara Matak (Kabupaten Anambas)
9.Pelabuhan laut Terempa (Kabupaten Anambas)
10.Pelabuhan laut Dabo Singkep (Kabupaten Lingga)
11.Pelabuhan Laut Ranai (Kabupaten Natuna)
Letak geografis Kepulauan Riau sangat strategis berada pada jalur perdagangan dunia yang berbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, serta memiliki 2.408 pulau sehingga berdampak pada mobilisasi transportasi yang sebagian besar menggunakan angkutan laut dan udara. Banyaknya pelabuhan resmi maupun tidak resmi (pelabuhan tikus) akan mempengaruhi pelaksanakan tupoksi, khususnya dalam pencegahan masuk/keluarnya penyakit menular.
Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademi, sektor swasta, masyarakat secara luas serta berkontribusi positif bagi derajat kesehatan.Kritik dan saran kami harapkan sebagai peningkatan kualitas pelayanan kami.
Tanjungpinang, April 2018
Kepala Kantor
Sulistyono, SKM, M.Kes
NIP. 197011201993031002
